Pra-Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Pra-Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia


Pra-Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Pra-Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia
Pra-Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu alternatif pekerjaan yang memberikan keuntungan ekonomi berganda bagi Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari paling tidak tiga fakta. Pertama, TKI memberikan kontribusi yang amat besar dalam perekonomian nasional. Kontribusi mereka dalam bentuk pengiriman uang ke kampung halaman (remitansi) mencapai USD 8,24 milyar (2008) atau berada dalam urutan pertama pada sektor jasa dan urutan ke-2 setelah penerimaan devisa migas .

Kedua, penempatan TKI ke luar negeri terus meningkat dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata per tahun mencapai 596.115 orang. Penempatan mereka di luar negeri menyumbang 38 persen peluang kerja di dalam negeri. Antara tahun 1997-2006, sebagian besar TKI, atau sekitar 85 persen, bekerja di Malaysia dan Saudi Arabia, sisanya ke negara lain seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Hongkong, Taiwan.

Ketiga, remintansi TKI menyumbang peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi keluarga mereka di kampung halaman yang diperkirakan berjumlah 16 juta orang. Remitansi TKI mampu menghidupkan perekonomian perdesaan kampung halaman mereka. Berdasarkan daerah penerima remintansi TKI, Jawa Timur merupakan merupakan provinsi yang menerima remitansi TKI yang terbesar (62 persen) disusul Jakarta (15 persen), Jawa Tengah (11 persen), Nusa Tenggara Barat (5 persen), Kalimantan Timur (4 persen), Sulawesi Selatan (1 persen), dan provinsi-provinsi lain (2 persen).

Dampak perekonomian yang besar dari para TKI tersebut sayangnya belum disambut oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan prima bagi mereka. Pada tahun 2006 saja, sekitar 80 persen TKI yang berangkat ke luar negeri adalah perempuan. Mereka yang berangkat sekitar 88 persennya bekerja di sektor informal. Sifat pekerjaan sektor informal ini biasanya didominasi oleh kelompok berpendidikan rendah. Hal ini menyebabkan persoalan tersendiri baik bagi TKI maupun bagi para pemangku kepentingan yang terkait dengan TKI. Persoalan terbesar yang berada di seputar isu TKI adalah ketidaktahuan TKI akan prosedur pengurusan dokumen yang diperlukan menyebabkan keluarnya biaya-biaya yang besar yang harus dibayarkan TKI baik secara resmi ataupun tidak-resmi.

TKI merupakan warga negara Indonesia yang juga mempunyai hak untuk dilayani secara baik oleh Pemerintah Indonesia. Namun pada kenyataannya, para TKI belum menerima pelayanan yang prima seperti belum mendapatkan kemudahan dalam pengurusan dokumen bagi TKI yang akan ditempatkan, dan belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai bagi TKI yang sudah ditempatkan. Kurangnya pembelaan (advokasi) bagi para TKI menyebabkan munculnya biaya-biaya yang sangat besar yang harus ditanggung TKI. Selain itu, para calon TKI dikenal mempunyai pendidikan yang kurang baik meski mereka pada umumnya mempunyai keinginan tinggi dalam membantu perekonomian keluarga. Mereka juga merupakan penopang perekonomian nasional dan lokal. Oleh karena itu, para calon TKI perlu mendapatkan advokasi dan fasilitasi. TKI juga perlu mendapatkan insentif agar mereka mempunyai kesiapan yang tinggi dalam masa pra-penempatan.

Oleh karena itu penulis merumuskan masalah bahwa para calon TKI perlu mendapatkan advokasi dan fasilitasi khusus dari Pemerintah. Persoalannya adalah bagaimana menentukan kebijakan operasional advokasi dan fasilitasi bagi calon TKI pada masa pra-penempatan itu.

Sumber : https://obatsipilisampuh.id/bisnis-online/