Pendidikan

Penggolongan Kewajiban

Penggolongan Kewajiban

Table of Contents

Penggolongan Kewajiban

Penggolongan Kewajiban
Penggolongan Kewajiban
Kewajiban dimasukkan dalam laporan neraca dengan saldo normal kredit, dan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :
1) Kewajiban Lancar (current liabilities) –kewajiban yang likuiditasnya diperkirakan secara layak memerlukan penggunaan sumber daya yang ada yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau penciptaan kewajiban lancar lainnya. Terdapat banyak jenis kewajiban lancar yang berbeda, antara lain”hutang usaha, wesel bayar, jatuh tempo berjalan hutang jangka panjang, kewajiban jangka pendej yang diharapkan akan didanai kembali, hutang dividen, deposito yang dapat dikembalikan, pendapatan diterima dimuka, hutang pajak, kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Hutang usaha atau hutang dagang merupakan saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka atau secara kredit. Hutang usaha muncul karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan jasa atau akuisisi hak aktiva dan pembayaran atasnya. Jika hak telah beralih ke pembeli sebelum barang diterima, maka transaksi itu harus dicatat pada saat hak beralih ke pembeli.
2) Hutang Jangka Panjang (long-term debt) – terdiri dari pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin dimasa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau satu siklus operasi perusahaan. Jenis-jenis hutang jangka panjang antara lain: hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotik, kewajiban pensiun, dan kewajiban leasen
3. Pengakuan & Pengukuran
Pengakuan
Kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya terjadi. Kewajiban dapat diakui atas dasar kriteria pengakuan yaitu definisi, keterukuran, keterandalan, dan keberpautan. Kam (hlm 119-120) mengajukan empat kaidah pengakuan untuk menandai pengakuan kewajiban yaitu ketersediaan dasar hukum, keterterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi ekonomik transaksi, dan keterukuran nilai kewajiban. Keempat kaidah tersebut dapat memberikan petunjuk tentang adanya bukti teknis untuk mengakui kewajiban