Pemda DIY Segera Susun Kebijakan Sekolah Vokasi

Pemda DIY Segera Susun Kebijakan Sekolah Vokasi


Pemda DIY Segera Susun Kebijakan Sekolah Vokasi

Pemda DIY Segera Susun Kebijakan Sekolah Vokasi
Pemda DIY Segera Susun Kebijakan Sekolah Vokasi

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang angka

pengangguran terbesar di DI Yogyakarta. Untuk itu Pemda Yogyakarta memformulasikan kebijakan untuk menjadikan pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas agar lulusan SMK atau pendidikan vokasi bisa langsung bekerja di dunia industri.

Sekertaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi menjelaskan, rencana untuk merumuskan kebijakan bagi sekolah atau pendidikan vokasi ini harus segera dilaksanakan. Hal ini, kata dia, karena selama ini pendidikan vokasi di tingkat nasional belum menjadi prioritas.

“Di tingkat Pemda, kami akan susun kebijakan, agar angkatan kerja lulusan SMK bisa bekerja di perusahaan,” ujar Gatot Saptadi Jumat (1/3/2019) di Yogyakarta.

Dikatakan, dalam studi banding ke Jerman belum lama ini, pendidikan vokasi sistem ganda yang diterapkan di negara tersebut bisa dijadikan patokan, bahkan, pendidikan vokasi eksis karena memang ada dukungan dari pemerintah.

Gatot menjelaskan, di Jerman, ada kebijakan bisa bekerja sembari melanjutkan sekolah

. “Di sini belum ada yang bekerja sembari melanjutkan sekolah. Perusahaan besar di Jerman pun menerapkan pendidikan dan pekerjaan yang seimbang. Dua hari di sekolah, tiga harinya bisa bekerja. Fungsi kamar dagang dan industri (Kadin) di Jerman pun bisa secara optimal bekerja,” terang Gatot.

Namun lanjut Gatot, dukungan Kadin tersebut harus ditopang dengan payung hukum yang jelas. “Dukungan undang-undang yang mengamanatkan Kadin sebagai wadah pengusaha di Jerman bisa menentukan untuk sistem pendidikan. Jadi perusahaan jalan, model vokasi jalan,” paparnya.

Sedang di Indonesia, dikatakan Gatot, masih terkendala kultur.

Dikatakan, siswa masuk SMK karena tidak diterima di SMA. Padahal, hal tersebut sangat perlu diubah. Lulusan SMK pada akhirnya tidak melanjutkan ke pendidikan akademis.

“Masing-masing sektor masih berjalan sendiri-sendiri, termasuk proses sertifikasi,” katanya.

Selain itu, tambah Gatot, jumlah angkatan kerja pun biasanya akan hilang karena lebih mengejar pendidikan akademis.

Terpisah, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Sriyati menjelaskan, angka pengangguran di DIY di tahun 2018 mengalami peningkatan, yakni mencapai angka 73.350 orang dari 63.719 orang di tahun 2017, atau mengalami peningkatan sebesar 9.631 orang.

Kabupaten Sleman menempati urutan pertama yakni sejumlah 29.692 orang. Untuk Kota Yogyakarta sejumlah 14.897 orang, Bantul 15.734 orang, Gunungkidul 9.249 orang dan Kulonprogo sejumlah 3.778 orang.

 

Baca Juga :