Otomotif

Pembiayan Istishna’

Pembiayan Istishna’

Pembiayan Istishna’]Pembiayan Istishna’

Transaksi ini merupakan kontrak penjualan antara penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang akan menyerahkan pesanan pada orang lain yang membuat sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Dan setelah iu, akan disepakati tentang sistem pembayarannya.

Menurut jumhur fuqaha, bai’ al-isthisna’ merupakan suatu jenis khusus dari akad bai’ as-salam. Biasanya, jenis ini digunakan di bidang manufaktur.

  1. Landasan Syariah dan Landasan Hukum

Landasan syariah yang digunakan dalam akad ini sama dengan landasan syariah yang digunakan untuk bai’ as-salam karena akd ini merupkan lanjutan dari akad bai’ as-salam.

Secara umum aplikasi perbankan dalam akad istishna’ dapat digambarkan ddalam skema berikut ini:

Gambar 2.3 Skema Bai’ Istishna’

Istishna sebagai salah satu produk perbankan yang didasrkan pada akad jual beli telah mendapatkan penaturan secara intrinsik dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni dalam ketentuan umum mengenai Prinsip Syariah.

Dalam tatanan teknis datur dalam ketentuan Pasal 36 huruf b poin kedua Pbi No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakakn Kegiatan Usaha Berdasrkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dann prinsip kehati-hatian dalm kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad Istishna.

Sebelumnya mengenai istishna ini diatur dalam Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’.

  1. Ketentuan dalam Akad Istishna’

Sesuai dengan Fatwa DSN No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’ ketentuan dari jual beli istishna’ adalah sebagai berikut:

  1. Ketentuan tentang pembayaran
  2. a)Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
  3. b)Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakat.
  4. c)Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
  5. Ketentuan tentang barang
  6. a)Harus jelas cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
  7. b)Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  8. c)Penyerahannya dilakukan kemudian.
  9. d)Waktu dan tempat penyerahan ditentukan sesuai kesepakatan.
  10. e)Pembeli dilarang menjual barang sebelum menerimanya dan tidak boleh ditukar kecuali dengan barang yang sejenis.
  11. f)Jika terdapat cacat atau tidak sesuai dengan kesepakatan pembeli memiliki hak khiyar.

 

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/