KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON


KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;
Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Hak konstitusional Pemohon yang setidak-tidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
3. Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia pendidikan, khususnya mengenai penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Malang dan sekitarnya. Pemohon kerap memberikan dukungan, usulan dan saran terhadap para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang pendidikan untuk kemajuan dunia pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. Dalam kesehariannya, Pemohon menjalankan aktivitas sebagai Pengamat Pendidikan dan Pemimpin Redaksi Media Pendidikan (www.mediapendidikan.info), sebuah media lokal non-profit yang berkedudukan di Malang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mencapai salah satu tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2010, Termohon telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Penetapan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) Pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri (Bukti P-4) yang memuat batas maksimal SPP dan SBPP yang dikenakan kepada masyarakat pada sekolah-sekolah negeri di kota Malang.
5. Bahwa atas dasar Peraturan Walikota Malang Nomor 46 Tahun 2010 yang masih mengatur pungutan bagi pendidikan dasar, Pemohon telah mengajukan wawancara secara tertulis kepada Termohon melalui surat nomor 007/VI/2014 bertanggal 2 Juni 2014 (Bukti P-5) agar dapatnya diberikan penjelasan dan alasan Termohon tidak melarang pungutan yang dilakukan satuan pendidikan dasar di kota Malang. Melalui surat nomor 008/VI/2014 bertanggal 2 Juni 2014 (Bukti P-6), Pemohon juga mengajukan wawancara secara tertulis kepada Termohon agar dapatnya diberikan penjelasan dan alasan yang melatarbelakangi satuan pendidikan menengah (SMAN & SMKN) di kota Malang melakukan pungutan dan mempergunakan langsung dana yang bersumber dari masyarakat selama ini. Termohon tidak pernah memberikan jawaban atas kedua surat Pemohon tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Termohon telah menetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pungutan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pungutan Dana Investasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang memuat besaran pungutan yang dikenakan kepada masyarakat. Dalam rangka berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), Pemohon, setelah mempelajari dan menelaah Peraturan Walikota a quo, selanjutnya mengirimkan surat nomor 050/VII/2014 bertanggal 18 Agustus 2014 (Bukti P-7) yang pada pokoknya memberikan saran kepada Termohon untuk meninjau kembali pembentukan Peraturan Walikota a quo sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa oleh karena Peraturan Walikota a quo yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan dan dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum antara penyelenggara pelayanan pendidikan dan masyarakat, diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini.
8. Bahwa Pemohon adalah pembayar pajak (tax payer) (Bukti P-8). Dalam setiap transaksi yang dilakukannya, Pemohon juga kerap dikenakan pajak yang merupakan kewajiban warga negara kepada negara. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) UU Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without representation” yang artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan dan “no participation without tax” yang bermakna tidak ada partisipasi tanpa pajak.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standng) untuk mengajukan permohonan a quo.