Pendidikan

Istishna’ Paralel

Istishna’ Paralel

Pembeli dalam hal ini mengijinkan pihak pembuat untuk membuat kontrak subtraktor untuk memenuhi kontrak yang pertama atau dengan kata lain pembuat membuat kontrak kedua untuk memenuhi kontrak pertama.

Namun, terdapat beberapa konsekuensi saat Bank Islam menggunakan akad ini yaitu:

  1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan stu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. Istishna’ paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai shani’ pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas semua kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
  2. Penerima subkontrak pembuatan pada istishna’ paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama. Bai’ al-istishna’ kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak memiliki kontrak hukum sama sekali.
  3. Bank sebagai shani’ atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab terhadap nasabah atas kesalahan pelaksanaan sub kontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna’ paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.[19]

2.4    Akad dan Produk Berbasis Bagi Hasil

Secara umum jenis dari sistem bagi hasil ada empat yakni musyarakah, mudaharabah, muzaraah, dan musaqah. Namun dalam penerapannya di sistem perbankan syariah digunakan dua akad yakni musyarkah dan mudharabah.

  1. Musyarakah

Al-musyarakah adalag akd kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[20]

  1. Landasan Syariah dan Landasan Hukum

Berikut adalah ayat yang menerangkan tentang musyarakah:

…فَهُمْ شُرَكَاءُفِى الثُّلُثِ.

“…meka mereka berserikat pada sepertiga…”

Sementara itu disebutkan dalam hadist bahwa:

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati yang lainnya.” (HR. Abu Dawud no. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim)

Landasan hukum positif terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yakni pada ketentuan Pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana mudharabah secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah.