Umum

Indonesia Di Bawah Pemerintahan DAENDELS

Indonesia Di Bawah Pemerintahan DAENDELS

Pada tahun 1800 mulai berlangsung pemerintahan baru di Indonesia. Negeri Belanda sudah dibawah pemerintahan Perancis. Sehubungan dengan sentralisasi kekuasaan yang semakin besar maka Napoleon Bnaparte mengangkat Luois Napoleon, adiknya sebagai penguasa di Negeri Belnada tahun 1806. Dan pada 1808 Lous mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia untukmenjadi Gurbernur Jendral dan memperkuat pertahanan Jawa sebagai bassis melawan Inggris di Samudra Hindia.

Daendels adalah seorang pemuja prinsip Revolusioner. Dia membawa suatu perpaduan antara semangat pembaruan dan metode-metode revolusioner. Dia berusaha memberantas ketidakefisiennan, penyelewengan dan korupsi yang menyelimuti administrasi Eropa ((Ricklefs, 2005 : 171 )

Kebijakan Deandels di Indonesia

  1. a)Bidang Pertahanan dan Keamanan

1)      Menambah jumlah prajurit menjadi 18.000 yang sebagian besar dari suku-suku bangsa di Indonesia (pribumi).

2)      Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung.

3)      Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang    diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga. Yang kemudian di kenal dengan Jalan Raya Pos ( Grote Postweg)

4)      Membangun armada laut dan pelabuhan armada dengan pusat di Surabaya

  1. b)Bidang Keuangan:

1)      Mengeluarkan mata uang kertas

2)      Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda.

3)      Meningkatkan pemasukan uang dengan cara-cara sebelumnya (VOC) yaitu memborongkan pungutan pajak. Contingenten, Penanaman Kopi dll.

  1. c)Bidang Pemerintahan

1)      Membentuk sekretariat negara untuk membereskan administrasi Negara

2)      Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji.

3)      Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta)

4)      Pulau Jawa dibagi menjadi 9 perfec/wilayah.

5)      Membangun kantor-kantor pengadilan

6)      Membatasi kekuasaan para raja, antara lain hak mengangkat penguasa daerah diatur kembali, Termasuk larangan menjual belikan jabatan tersebut. Karena mengadakan pemberontakan kesultanan banten diahpuskan. ( Sartono, 1987 : 292 )

  1. d)Bidang Sosial

1)      Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

2)      Perbudakkan dibiarkan berkembang.

3)      Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan.

4)      Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.

  1. e)Bidang Hukum dan Peradilan

1)      Dalam bidang hukum, Daendels membentuk 3 jenis pengadilan.

2)      Pengadilan untuk orang Eropa.

3)      Pengadilan untuk orang pribumi.

4)      Pengadilan untuk orang Timur Asing.

5)      Pengadilan untuk pribumi ada di setiap  prefektuur  dengan prefek sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota. Hukum ini diterapkan di wilayah kabupaten, sedangkan di wilayahprefektuur seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya diberlakukan hukum Eropa.

6)      Pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk terhadap bangsa Eropa sekalipun. Akan tetapi, Daendels sendiri malah melakukan korupsi besar-besaran dalam penjualan tanah kepada swasta.

Sisi negatif pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktek perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan perlawanan.Selain itu  Daendels juga menjual tanah-tanah negara kepada swasta (China) merupakan kesalahan besar, maka ia dipanggil kembali ke Belanda dan sebagai gantinya dikirim Gubernur Jenderal baru yaitu Janssens

Pemerintahan Jenssens sangat lemah dan ketika Inggris menyerang, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian Tuntang (Kapitulasi Tuntang) tahun 1811 dan sejak itu Indonesia dikuasai Inggris.

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/