PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN INTERNASIONAL


PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pengertian Perjanjian Internasional

Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara mengenai penetapan, penentuan, atau syarat timbal balik tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam perjanjian internasional, pihak-pihak dinyatakan secara sukarela dan didasarkan pada persamaan kedudukan, serta kepentingan bersama, baik di masa damai maupun perang. Pada umumnya perjanjian ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian karena adanya adagium “Pacta Sunt Servanda” (persetujuan antarnegara harus ditaati.

Pengertian perjanjian internasional juga dikemukakan oleh beberapa tokoh atau ahli, antara lain:

  • Oppenheimer – Lauterpacht

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

  • G. Schwarzenberger

Perjanian internasional sebagai suatu persetujuan antara obyek-obyek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subyek-subyek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional juga negara-negara.

  • Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, yang termasuk perjanjian internasional antara lain:

1)      Perjanjian anta Negara-negara;

2)      Perjanjian antara Negara dengan organisasi internasional, misalnya antara Negara Amerika dengan PBB mengenai status hukum tempat kedudukan tetap PBB di New York;

3)      Perjanjian aantara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya;

  • Konferensi Wina 1969

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subyek hukum internasional

  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000

Perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

 

Penggolongan Perjanjian Internasional

 

 1. Penggolongan Menurut Subyeknya

1)       Perjanjian antarnegara, misalnya antara negara Indonesia dengan negara Malaysia

2)       Perjanjian antarnegara dengan subyek hukum internasional lainnya, misalnya antara negara Indonesia dengan ASEAN

3)       Perjanjian antara sesame subyek hukum internasional lain selain negara, misalnya antara ASEAN dengan MEE

 2. Penggolongan Menurut Isinya

Perjanjian internasional dapat mencakup berbagai bidang sebagai berikut.

1)       Politis, misalnya pakta pertahanan, pakta perdamaian;

2)       Ekonomi, misalnya bantuan ekonomi, bantuan keuangan dan perjanjian perdagangan

3)       Hukum, misalnya perjanjian ekstradisi;

4)       Batas wilayah, misalnya batas ZEE, landas kontinen;

5)       Kesehata, misalnya karantina dan Sars

 3. Penggolongan Menurut Fungsinya

1)       Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties) yaitu suatu perjanjian yang meletakkan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Perjanjian ini bersifat multilateral dan terbuka bagi pihak ketiga.Contoh: Konvensi Wina Tahun 1958 tentang hubungan diplomatik

2)       Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihk-pihak yang mengadakan perjanjian saja. Biasanya bersifat bilateral.Contoh: Perjanjian republik Indonesia dengan RRC mengenai dwikewarganegaraan

 4. Penggolongan Menurut Jumlah Pihak Pihak yang Mengadakan Perjanjian

1)       Perjanjian Bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara

2)       Perjanjian Multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dua negara/ banyak negara.

 5. Penggolongan Menurut Bentuknya

1)      Perjanjian antar kepala negara (head of state form)

2)      Perjanjian antar pemerintah (intergovernmental form)

3)      Perjanjian antar menteri (interdepartemental form)

6. Penggolongan Menurut Proses/ Tahapan Pembentukannya

1)      Perjanjian yang bersifat penting yang dibuat melalui tiga tahap,yaitu proses perundingan, penandatanganan. dan ratifikasi.

2)      Perjanjian yang bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan.Biasanya digunakan kata persetujuan atau agreement.

Sumber : https://bandcamp.com/ahmadali88/wishlist